Soal Janji Pengangkatan K2, Pemerintah Hanya PHP

Pemerintah hanya dianggap PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada para tenaga honorer K2. Pasalnya, secara sepihak pemerintah membatalkan pengangkatan honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2016 mendatang dengan alasan tak punya dana untuk mengangkat sekitar 430 ribu honorer K2.

 

"Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‎Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Senin (2/11).

 Dia menambahkan, pemerintah sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada.

"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya," ujar kader Partai Hanura itu.  

Dia menambahkan, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran karena dana APBN sangat terbatas. Jika mengangkat honorer K2, beban negara akan bertambah. 

 

 

Menteri Cengeng harus Mundur 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Wahidin Halim pernah berjanji akan mengawal proses pengangkat tenaga honorer K2 menjadi CPNS.  Terkait pernyataan MenPAN RB, Yuddy Chrisnandi, mantan walikota Tangerang dua periode itu menegaskan menteri tersebut harus koordinasi dengan DPR RI.

 

"Karena awalnya dia (pemerintah) sudah menyatakan untuk proses K2. Terkait anggaran yang diklaim menteri tidak ada, maka akan diusahakan pada APBN murni," jelas Wahidin Halim kepada tangerangsatu.com.
 

Bila pemerintah pusat tidak sanggup, jelas Wahidin Halim maka akan dikoordinasikan dengan bupati/walikota.

"Kalau menteri tidak bisa kerja maka silahkan mundur saja," desak politisi Partai Demokrat itu.
 

Dijelaskannya, jauh sebelum terjadi aksi demo ribuan K2 beberapa waktu lalu, Komisi II DPR RI  sudah mendesak MenPAN RB agar memperjelas status K2 menjadi PNS. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kementerian PAN RB, Wahidin Halim adalah yang paling gigih perjuangkan Tenaga Honorer K2 Indonesia (THK2I).  Dirinya juga beberapa kali menerima audiensi dari Forum Tenaga Honorer K2 Indonesia (FHK2I).

Wahidin Halim minta pemerintah melalui MenPANRB agar bertanggungjawab soal ini, karena sudah menjadi keputusan bersama dengan Komisi II DPR, yang secara perundang-undangan telah mengikat secara hukum. 

 

"Harusnya pemerintah berusaha dulu secara optimal dan berkoordinasi dengan DPR maupun kepala-kepala daerah. Jangam diputuskan secara sepihak dan menyerah begitu saja. Itu cengeng namanya. Kalau tidak sanggup ya mundur saja. Ini kan untuk kepentingan dan hajat hidup rakyat, tenaga honorer K2 adalah bagian dari rakyat yang harus diangkat derajat hidupnya," tegas Wahidin Halim.

Saat ini, lanjut Wahidin Halim, Komisi II DPR masih melihat respon dan tanggungjawab perintah dalam langkah selanjutnya.
 

"Komisi II  yang jelas akan memanggil MenPAN RB," ungkapnya.

• Ida Rosidah | Ateng Sanusih
  

Tweet

Subscribe to receive free email updates: