Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengkritisi Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam beberapa periode ini. Hal ini disampaikan Hasan, saat ceramah dalam dialog
kebangsaan dengan sekitar 500 mahasiswa Universitas Soedirman,
Purwokerto, Kamis (3/9/15)
Dia menyampaikan, dalam pilkada langsung yang kini
berjalan, turut pula sejumlah efek negatif yang tidak mencerminkan
semangat pancasila dan demokrasi yang sehat.
Pilkada langsung, menurut Hasan, saat ini berjalan tidak
seperti yang diharapkan saat reformasi. Demokrasi yang tumbuh dalam
pilkada langsung tersebut, memunculkan fenomena politik uang.
"Belum tentu menang bupati kalau tidak didukung modal.
Mesti modal besar, kalau tidak pakai modal maka investornya ada. Begitu
pula gubernur bahkan pemilihan presiden," katanya.
"Kalau itu yang terjadi maka kepentingan publik pasal 33 UD
1946 itu bisa berubah terjemahan. Karena bupati ada sponsornya tentu
kepentingannya untuk sponsor, inilah yang kita khawatir demokrasi di
kooptasi pemilik modal," katanya.
Di masyarakat muncul fenomena NPWP, nomer piro wani piro,
(nomor berapa, berani bayar berapa). Sehingga, menurut dia, masyarakat
tidak memikirkan masa depan daerahnya.
"Begitu murah harga suara masyarakat hanya untuk sembako atau Rp100.000," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, pilkada langsung juga memunculkan masalah sinkronisasi pembangunan daerah dan pusat.
Dalam Pilkada langsung, para bupati mengetengahkan visi
misinya, begitu pula dengan para gubernur dan juga presiden saat
pemilihan.
Akibatnya masing-masing pimpinan memiliki visi sendiri-sendiri. "Kalau begitu bagaimana ketemunya," katanya.
Padahal bila berkaca pada masa lalu, di zaman Orde Lama,
Soekarno memiliki rencana pembangunan lima puluh tahun, sementara di
zaman Orde Baru terdapat repelita yang menyinkronkan pembangunan dari
pusat dan daerah.
Untuk itu, menurut dia perlu untuk terus memperbaiki proses
yang berlangsung. Ia mengakui dibutuhkan proses yang baik agar dapat
menjadikan demokrasi yang matang.
Ia sendiri saat ditanya wartawan mengaku setuju dengan
pilkada langsung. Namun perlu diperbaiki. "Tapi bukannya sistem yang
sudah bagus atau belum ya, itu tugas lembaga pengkajian yang saat ini
tengah mengkaji sistem tata negara kita," katanya.
(Ateng Sanusih/Ida Rosidah)
0 Response to "Demokrasi Pilkada Langsung Munculkan Fenomena Politik Uang"
Post a Comment