Rapim yang digelar selama empat pada tanggal 1 – 4 September ini membahas persiapan pengawasan siaran saat Pilkada Serentak 2015.
"Rapim merupakan sarana menguatkan kesepahaman dan kesamaan pandang antara KPI Pusat dan KPI Daerah se-Indonesia, tentang regulasi penyiaran," kata Komisioner KPI Pusat Fajar Arifianto Isnugroho dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Arif momentum Pilkada Serentak se-Indonesia yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 mendatang, harus disikapi dengan ketegasan regulasi dalam pengawasan penyiaran Pemilihan Kepala Daerah tersebut.
"Sehingga KPI dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan matangnya demokrasi di negeri ini," ujarnya.
Selain mengusung agenda pengawasan penyiaran Pilkada, Rapim KPI juga akan membahas finalisasi draf Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2015, yang saat ini sudah masuk tahapan uji publik.
"KPI berharap masukan dari masyarakat tentang pengaturan layar kaca dapat memberikan penyempurnaan terhadap regulasi penyiaran ini," kata Arif.
Agenda lain yang menjadi sorotan penting dalam Rapim KPI adalah evaluasi pelaksanaan siaran konten lokal dalam implementasi sistem siaran berjaringan.
"KPI telah melakukan penilaian terhadap siaran konten lokal yang ditayangkan 10 televisi yang bersiaran jaringan secara nasional," terang Arif.
Berdasar aturan yang ada, televisi berjaringan berkewajiban menayangkan konten lokal sebanyak minimal 10 persen dari seluruh waktu relay nasional yang dilakukannya.
Kepatuhan televisi terhadap aturan ini menjadi salah satu aspek penilaian dalam proses evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung pada tahun 2016 mendatang.
"KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bersepakat untuk memulai proses evaluasi ini pada September 2015," pungkasnya
0 Response to "KPI Akan Awasi Penyiaran Pilkada"
Post a Comment