Puluhan mahasiswa PKC PMII Banten tidak hanya melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinsos Banten, tetapi juga di Mapolda Banten dan di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten.
Ketika berunjuk rasa di depan Gedung Setda Pemprov Banten, Ketua PKC PMII Provinsi Banten Mukhtar Anshori mengatakan, aksi dilakukan untuk mempertanyakan kepemimpinan Gubernur Banten Rano Karno.
"Predikat disclaimer selama dua tahun berturut-turut yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten menandakan adanya temuan-temuan dugaan korupsi. Dalam LHP BPK, kurang lebih ada 474 temuan dengan total kerugian negara Rp152 miliar dan hanya Rp53 miliar yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Mukhtar.
Selain itu, lanjut Mukhtar, serapan anggaran yang lemah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama ini juga berdampak pada mangkraknya pembangunan serta program-program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.
“Fakta ini menunjukkan, lemahnya kepemimpinan Gubernur Banten Rano Karno. Sejak menjabat sebagai wakil gubernur Banten, Rano Karno memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal, salah satunya menindaklanjuti temuan BPK.
Namun, tugas itu tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Bahkan ketika menjadi Plt Gubernur Banten dan sekarang telah dilantik menjadi Gubernur Banten, kinerja Rano Karno tidak menunjukkan perubahan,” tegas Mukhtar.
0 Response to "PMII Pertanyakan Kualitas Kepemimpinan Rano Karno "
Post a Comment