Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli
menegaskan, bila target 35.000 megawatt (MW) tetap dilanjutkan, nantinya akan
membuat PT PLN (Persero) merugi triliunan setiap tahunnya, bahkan bisa membuat
PLN bangkrut.
Rizal mengatakan, berdasarkan hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW. Artinya bila dilanjutkan ada sekitar 21.000 MW yang menganggur.
"Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle (kelebihan) 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta," ungkap Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Rizal mengatakan, dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. "Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai," tuturnya.
Rizal menambahkan, PLN telah menghitung perkiraan listrik yang akan dibayarkan dari 72% atau 21.000 MW yang tidak terpakai nantinya bila proyek 35.000 MW ini selesai dalam 5 tahun ke depan. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai US$ 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun.
"Mau dipakai apa tidak PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai, 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 MW itu nilainya tidak kurang dari US$ 10,763 miliar," ungkap Rizal.
Rizal mengatakan, berdasarkan hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW. Artinya bila dilanjutkan ada sekitar 21.000 MW yang menganggur.
"Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle (kelebihan) 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta," ungkap Rizal usai rapat koordinasi kelistrikan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Rizal mengatakan, dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. "Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai," tuturnya.
Rizal menambahkan, PLN telah menghitung perkiraan listrik yang akan dibayarkan dari 72% atau 21.000 MW yang tidak terpakai nantinya bila proyek 35.000 MW ini selesai dalam 5 tahun ke depan. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai US$ 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun.
"Mau dipakai apa tidak PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai, 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 MW itu nilainya tidak kurang dari US$ 10,763 miliar," ungkap Rizal.
"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka
membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutup
Rizal
0 Response to "Rizal Sebut Proyek Listrik 35.000 MW Bikin Bangkrut PLN"
Post a Comment