Rencana demonstrasi yang
bakal dilakukan kalangan pegawai honorer Pemerintah Kota Tangerang Selatan
(Tangsel) ditanggapi santai oleh DPRD setempat.
Aksi demo itu sendiri dipicu oleh mandegnya pengesahan APBD Perubahan tahun 2015 yang berdampak pada tertundanya gaji para pegawai honorer.
“Silahkan saja,” singkat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangsel, Ahadi kepada wartawan, Minggu (11/10/2015).
Menurut politisi Partai Gerindara itu, justru pihak legislatif tak mengetahui secara detail soal penganggaran bagi pegawai honorer. Ahadi sebutkan, seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat merencanakan penganggaran gaji para pegawainya untuk satu tahun penuh.
“Mungkin SKPD yang 9 atau 10 bulan, karena ada suatu hal atau pegawai honorernya banyak. Logikanya kan begitu,” ujarnya.
Ahadi pun meminta kepada pihak eksekutif untuk segera melakukan perbaikan draft usulan rancangan APBD-Perubahan 2015. “Pihak legislatih pasti akan langsung mengesahkan,” janjinya
Aksi demo itu sendiri dipicu oleh mandegnya pengesahan APBD Perubahan tahun 2015 yang berdampak pada tertundanya gaji para pegawai honorer.
“Silahkan saja,” singkat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangsel, Ahadi kepada wartawan, Minggu (11/10/2015).
Menurut politisi Partai Gerindara itu, justru pihak legislatif tak mengetahui secara detail soal penganggaran bagi pegawai honorer. Ahadi sebutkan, seharusnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat merencanakan penganggaran gaji para pegawainya untuk satu tahun penuh.
“Mungkin SKPD yang 9 atau 10 bulan, karena ada suatu hal atau pegawai honorernya banyak. Logikanya kan begitu,” ujarnya.
Ahadi pun meminta kepada pihak eksekutif untuk segera melakukan perbaikan draft usulan rancangan APBD-Perubahan 2015. “Pihak legislatih pasti akan langsung mengesahkan,” janjinya
Sementara itu pengamat
politik dan kebijakan public dari Insan Cita, Hadi Hartono mengatakan bahwa
rencana aksi demo damai yang akan dilakukan oleh pegawai honorer ditumpangi kepentingan politik dari salah
satu kandidat calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan.
“Pemkot menggunakan pegawai
honorer untuk mempresure DPRD agar
segera mengesahkan APBD Perubahan 2015” katanya
Menurut Hadi Hartono, kebuntuan komunikasi antara TAPD dengan
Banggar DPRD terkait kenaikan anggaran disejumlah pos belanja sampai saait ini
belum tercerahkan. Permintaan Banggar DPRD agar TAPD memperbaiki usulannya
sampai saat ini belum dilakukan.
“Ya Pemkot sepertinya ingin
memaksa DPRD agar menerima secara bulat
usulan mereka terkait APBD Perubahan “ jelasnya
Hadi menambahkan dalam APBD tidak ada pos gaji bagi pegawai honorer. Pemberian honorarium bagi pegawai honorer, masuk di pos belanja hibah
"Hibah buat KPU, Panwas dan Kemanan Pilkada yang ada di draff APBD Perubahan. Lha kok alasannya soal gaji, ini pasti politis" pungkasnya
0 Response to "APBD P Molor, Pemkot Gunakan Pegawai Honorer Untuk Presure DPRD"
Post a Comment