Rano Rencanakan Mutasi SKPD Banten

Pemprov Baten, berencana akan melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pejabat di lingkupnya, mulai dari eselon II, III dan IV. Hal ini disampaikan Plt Gubernur Banten Rano Karno usai menghadiri acara halal bihalal di pendopo gubernuran Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (27/7).

“Perlu ada rotasi dalam waktu dekat. Tidak hanya kepala dinas, tetapi bawahan-bawahannya pun harus mendapatkan rotasi,” katanya

Menurutnya, mutasi merupakan hal biasa untuk penyegaran dan reward and punishmen terkait banyaknya dinas yang tidak menyerap anggaran secara sempurna.

“Ada anggaran tidak terserap harus menjadi evaluasi. Bisa saja kepala dinasnya ahli tapi ternyata bawahannya tidak. Ini kan menjadi masalah,” katanya.

Rano menilai sudah saatnya menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dikuasai. Karena itulah evaluasi kompetensi para PNS juga harus dilaksanakan. “Jangan posisikan PNS yang tidak paham dengan tugas yang dibebankan. Berikan kepada yang paham. Itulah fungsi rotasi nanti,” jelasnya.

Untuk melakukan mutasi itu, Rano mengaku menunggu dirinya dilantik sebagai Gubernur Banten definitif. “Gubernur Banten definitif itu bukan saya butuhkan agar menjadi seseorang yang berkuasa, tapi agar bisa menjalankan roda pemerintahan secara utuh,” terangnya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Banten Siti Maani Nina mengatakan, kewenangan plt gubernur dan gubenur definitif memang berbeda. Seorang plt memiliki banyak keterbatasan, tidak seperti gubernur definitif.

“Contohnya untuk melakukan mutasi, seorang plt harus melayangkan surat izin terlebih dahulu kepada Kemendagri. Jika izin sudah disetujui, barulah bisa melakukan mutasi. Berbeda jika sudah menjadi definitif, tidak perlu izin lagi,” ujarnya