Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ade Yunus, menilai potensi praktik politik uang di Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tetap ada. Namun, praktik tersebut dinilai hanya efektif bagi masyarakat pinggiran.
"Potensi praktik politik uang tentu masih akan terjadi. Namun, hanya akan berpengaruh terhadap masyarakat pinggiran atau menengah ke bawah," ujar Ade ketika ditemu Republika di Tangerang, Kamis (6/8).
Masyarakat pinggiran, kata dia, masih bersifat pragmatis. Artinya, praktik politik uang secara konvensional dengan memberikan uang masih dinilai efektif bagi masyarakat. Namun, cara seperti itu diperkirakan tidak efektif bagi masyarakat menengah ke atas. Selain karena lebih tercukupi secara ekonomi, kemauan memberikan suara dalam Pilkada rendah," tambah dia.
Meski begitu, dirinya tetap menyarankan agar Panwaslu dan KPU tidak hanya bersikap normatif dalam menelusur dana kampanye para pasangan calon (paslon) Pilkada Tangsel. Sebab, ada bentuk-bentuk politik uang baru yang berpeluang terjadi. Bentuk yang dimaksud bisa berupa dana hibah atau pelaksanaan bakti sosial di sejumlah kawasan.
"Karena itu, penyelenggara Pilkada mesti menelisik dana kampanye secara cermat. Bila perlu, Panwaslu harus menggandeng PPATK untuk menelusur transaksi mencurigakan dari rekening kampanye," tambahnya
Senada dengan Ade Yunus, Pengamat Politik dari Universitas Tangerangan Raya (Untara) Moh Eko Riady mengatakan, politik uang itu sudah kental aromanya pada saat para calon meminta dukungan dari Partai Politik ataupun dan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, masyarakat akan meminta uang sebagai imbalan atas foto kopi dokumen keluarga kepada para calon dari jalur independen " Sedikitnya paslon dari jalur perseorangan menunjukan betapa mahalnya biaya untuk maju dalam Pilkada. Ya ujung-ujungnya duit ." katanya
Eko melanjutkan, indikasi politik uang itu juga bisa dilihat dari dukungan Parpol ke paslon yang bukan kadernya. Logika sehat akan mempertanyakan latar belakang dukungan sebuah Parpol ke orang lain, karena kita semua tahu Parpol tidak bisa mengontrol mereka ketika sudah ditetapkan sebagai kepala daerah. " Kasus Ahok yang dengan gampangnya keluar dari partai yang mengusungnya, saya kira disadari oleh semua Parpol. mana mungkin Parpol mendukung orang yang notabene bukan siapa-siapa untuk maju dalam Pilkada kalau tidak mendapatkan imbalan " pungkasnya
Eko melanjutkan, indikasi politik uang itu juga bisa dilihat dari dukungan Parpol ke paslon yang bukan kadernya. Logika sehat akan mempertanyakan latar belakang dukungan sebuah Parpol ke orang lain, karena kita semua tahu Parpol tidak bisa mengontrol mereka ketika sudah ditetapkan sebagai kepala daerah. " Kasus Ahok yang dengan gampangnya keluar dari partai yang mengusungnya, saya kira disadari oleh semua Parpol. mana mungkin Parpol mendukung orang yang notabene bukan siapa-siapa untuk maju dalam Pilkada kalau tidak mendapatkan imbalan " pungkasnya
0 Response to "Dukungan Parpol Ke Kandidat Eksternal Tak Ada Yang Gratis"
Post a Comment