Di Tanya Keterlibatannya Membagi Konsumsi, Alin Bilang Pemimpin Itu Pelayan Masyarakat

Dalam  acara kampanye  asik yang di gelar oleh Komosi  Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan ada sebuah pemandangan  yang menakjubkan, yaitu ketika  calon wakil walikota Tangerang Selatan,  Li Claudia Chandra berjalan dan membagikan  konsumsi  kepada para pendukungnya.

Ketika sampai di lapangan tempat berlangsungnya acara penyampaian Visi Misi Pilkada Damai dan petugas konsumsi belum hadir semua, pengusaha cantik itu turun tangan membantu membagikan konsumsi  kepada para pendukungnya yang terlihat kelelahan setelah melakukan karnaval.

Saat di konfirmasi setelah acara selesai terhadap apa yang dilaksanakan, Li Claudia  Chandra menjawab  bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang biasa dia lakukan ketika melihat orang yang lagi kerepotan.  “Itu spontanitas, didikan yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil untuk membantu orang yang lagi kerepotan” ujarnya.

Pada hakekatnya, kata perempuan yang akrab disapa Alin ini, pemimpin itu adalah pelayan. Tugas utamanya adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat, bukan minta di layani.

“Pemimpin itu adalah pelayan, tugasnya melayani bukan minta dilayani” katanya

Menurutnya, pada jaman demokrasi telah terjadi perubahan paradigma dalam kepemimpinan di negeri yang menganut asas keberagamaan pada Bhineka Tunggal  Eka.  Feodalisme yang mengajarkan kepemimpinan  dinasti sudah di tinggalkan oleh kita semua, karena disana ada absolutisme kekuasaan hanya pada satu keluarga

“Semua orang sama dimata hokum, tidak boleh lagi ada kekuasaan hanya pada satu keluarga seperti jaman feodal, karena tingkat penyalahgunaan wewenang akan susah di hindarkan’ tegasnya

Li Claudia Chandra melanjutkan, sejarah telah mencatat keadilan akan susah di wujudkan pada masyarakat yang menganut system feodal, karena manusia sudah di kastakan sejak ia dilahirkan.   

Demokrasi telah  mendobrak ketidakadilan system feodalisme itu, meski secara hokum tidak ada pembatasan kepada siapapun untuk maju sebagai pemimpin, namun secara etika politik dinasti itu tidak baik apabila diterapkan.

“ Hukum tidak boleh membatasi hak asasi  warga Negara, tapi etika (ahlaq-Red) menabukan praktek politik dinasti “ pungkasnya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: