Usul H Rano Karno agar seluruh
Polresta di wilayah propinsi dibawah satu komando Polda Banten dianggap sebagai sesuatu yang logis dan
wajar. Hal itu disampaikan oleh Muhlis, anggota
Fraksi DPRD Propinsi Banten, asal dapil Kabupaten Tangerang B kepada , Rabu,
(30/9)
“Sebagai orang yag paling bertanggungjawab dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Banten, apa yang dikemukan H Rano Karno adalah sesuatu yang wajar dan dapat diterima dengan akal sehat” katanya
“Sebagai orang yag paling bertanggungjawab dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Banten, apa yang dikemukan H Rano Karno adalah sesuatu yang wajar dan dapat diterima dengan akal sehat” katanya
Mantan Ketua KNPI Kabupaten
Tangerang ini tidak sepakat apabila
usulan Gubernur Banten terkait komando kepolisian dibawah kendali Polda Banten
dianggap sebagai bentuk kegaduhan dan tidak fokusnya Rano Karno dalam menjalan
roda kepemimpinan.
“Tugas utama Gubernur itu ada tiga, yaitu tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dalam fungsi tata kelola pemerintahan itulah ide Rano Krno tentang satu komando di jajaran kepolisian yang ada di wilayah Banten di munculkan’ jelasnya
“Tugas utama Gubernur itu ada tiga, yaitu tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dalam fungsi tata kelola pemerintahan itulah ide Rano Krno tentang satu komando di jajaran kepolisian yang ada di wilayah Banten di munculkan’ jelasnya
Muhlis menambahkan, pro dan
kontra dalam menanggapi wacana yang
dikemukakan oleh Gubernur Banten selayaknya
ditempatkan pada konteks untuk membangun
propinsi Banten kedepan. Tidak elok menggiring
opini negative, terlebih melakukan pembunuhan karakter terhadap Gubernur dalam masalah ini.
“koordinasi dengan unsur Muspida Banten , khususnya dalam bidang
keamanan dan ketertiban masyarakat akan lebih mudah dan lebih optimal apabila
kepolisian di wilayah propinsi Banten dibawah kendali satu Polda’ tegasnya
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten
Tangerang ini menepis ketakutan masyarakat
terkait dengan isu yang dikembangkan oleh sejumlah pihak, jika nanti
Polresta di Tangerang Raya menginduk ke Polda Banten maka pemilik kendaraan akan mengeluarkan biaya
mutasi kendaraan dan pergantian plat
nomor, adalah sebagai ketakutan tidak
beralasan.
“ Tidak ada pemerintah yang
membikin susah rakyatnya, pemprov pasti
akan antisipasi masalah tersebut” pungkasnya
0 Response to "Muhlis : Usulan Rano Karno Logis dan Wajar"
Post a Comment