Pernyataan Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris dalam Launching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Santika Premiire Jakarta, Selasa 1/92015 yang menempatkan pasangan calon petahana sebagai salah satu faktor kerawanan dalam Pilkada bagaikan bola salju yang terus mengelinding.
Ketua Laskar Demokrat Penegak Hukum Dan Hak Asasi Manusia (LDP Kumham) Kota Tangerang Selatan, Faisal Anwar membenarkan pernyataan peneliti senior LIPI tersebut, jika salah satu kerawanan dalam Pilkada di picu oleh calon petahana
" Statemen Pak Samsuddin Haris itu harus dijadikan acuan oleh Panwaslu untuk menekan kerawanan dalam Pilkada di Kota Tangsel " kata Faisal Anwar kepada tangerangsatu.com, kamis (3/9) di Pamulang Tangsel
Faisal Anwar menambahkan, publikasi program APBD 2015 yang dilakukan jajaran Pemkot Tangerang Selatan perlu untuk dikaji oleh Panwas apakah itu termasuk dalam katagori pelanggaran Pilkada atau bukan.
" Publiksasi melalui media massa terhadap program APBD harus dikaji apakah itu pelanggaran atau bukan " tegas Faisal
Ia mempertanyakan publikasi melalui media massa oleh Pemkot Tangsel terhadap berbagai program APBD yang baru mau dilaksanakan tersebut apakah memang sudah ada anggarannya.
" Publikasi itu butuh biaya, apakah di setiap[ SKPD ada biaya untuk hal tersebut " kata lelaki yang berprofesi sebagai tenaga ahli di DPR Ri ini
Faisal Anwar melanjutkan, sudah bukan rahasia umum di akhir masa jabatannya calon petahana mendisaing program APBD untuk kepentingan dirinya agar bisa di pilih kembali dalam Pilkada. Program, Hibah dan Bantuan sosial biasanya naik tajam dan di laksanakan menjelang pelaksanaan Pilkada.
" Program bedag rumah dan bedah wrung itu bagus, pertanyaannya mengapa baru dilaksanakan menjelang pilkada " pungkasnya
Ketua LDP Kumham Kota Tangerang selatan itu meminta agar Panitia Pengawas Pemilukada untuk menyelediki berbagai macam hal yang dilakukan oleh pasangan petahana, khususnya yang berkaiatn dengan pengunaan program APBD untuk kampanye terselubung. Ia mempertanyakan publikasi melalui media massa oleh Pemkot Tangsel terhadap berbagai program APBD yang baru mau dilaksanakan tersebut apakah memang sudah ada anggarannya.
" Publikasi itu butuh biaya, apakah di setiap[ SKPD ada biaya untuk hal tersebut " kata lelaki yang berprofesi sebagai tenaga ahli di DPR Ri ini
Faisal Anwar melanjutkan, sudah bukan rahasia umum di akhir masa jabatannya calon petahana mendisaing program APBD untuk kepentingan dirinya agar bisa di pilih kembali dalam Pilkada. Program, Hibah dan Bantuan sosial biasanya naik tajam dan di laksanakan menjelang pelaksanaan Pilkada.
" Program bedag rumah dan bedah wrung itu bagus, pertanyaannya mengapa baru dilaksanakan menjelang pilkada " pungkasnya
" Panwas harus tekan kerawanan yang ditimbulkan oleh program kampanye terselubung dan menggunakan anggaran daerah " tukasnya
0 Response to "Panwas Di Minta Awasi Kampanye Terselubung Pasangan Petahana"
Post a Comment