Tak Sebut Atut Dalam Sejarah Banten, Fraksi Golkar Kirim Mosi Tak Percaya

Fraksi Golkar DPRD Banten melayangkan protes dan keberatan serta surat mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah terkait sikap Asep yang tak menyebut nama mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada Rapat Paripurna Istimewa HUT Banten ke-15, pada tanggal 4 Oktober 2015 lalu.

Hal tersebut membuat Fraksi Golkar DPRD Banten merasa kecewa dengan sikap Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Asep dinilai sengaja tidak menyebutkan nama Ratu Atut Chosiyah, karena kepentingan politik tertentu.

"DPD Golkar Provinsi Banten telah menggelar rapat pada tanggal 7 Oktober 2015 lalu. Para pimpinan dan anggota Fraksi Golkar DPRD Banten dipanggil dalam rapat tersebut untuk menyikapi sikap Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah pada rapat paripurna istimewa memperingati HUT Banten ke-15," jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Banten, Suparman, di Serang, Senin (12/10).

Menurut Suparman, rapat DPD Golkar Banten tersebut menghasilkan beberapa tuntutan yang dituangkan dalam surat protes dan keberatan yang hari ini (Senin 12/10) dilayangkan kepada pihak Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah.

Adapun tuntutan dalam surat dengan Nomor 25/FPG-BTN/X/2015 yakni, pertama, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten meminta penjelasan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang disinyalir adanya kesengajaan tidak disebutkannya nama Atut dalam pembukaan sidang paripurna istimewa HUT Banten ke-15. Kedua, Fraksi Golkar meminta pertanggungjawaban Ketua dan Sekretris DPRD Provinsi Banten karena fraksi partai beringin tersbut memandang bahwa kesengajaan tidak disebutkannya nama Atut sangat kental bernuansa politis. Ketiga, dalam surat tersebut Fraksi Golkar menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Asep Rahmatullah yang telah memasukan unsur politis dan tendesius pribadi pada rapat paripurna istimewa tersebut.

Suparman mengatakan, surat protes dan keberatan tersebut dilayangkan karena Asep dinilai tidak menghargai Atut yang telah mengabdi dan memimpin Provinsi Banten.

"Selain menyampaikan protes, dengan surat ini kami pun menyatakan mosi tidak percaya. Terlepas dari situasi politik apa pun, tidak dibenarkan menistakan sebuah sejarah perjalanan Provinsi Banten, dan terlepas kelebihan dan kekurangan Bu Atut, tidak dibenarkan namanya hilang dalam sejarah perjalanan Provinsi Banten," pungkasnya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: