"Sanksi pemecatan seketika diberlakukan bagi anggota Fraksi PDI-P (DPRD) Provinsi Banten yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) KPK," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis, Rabu (2/12/2015).
Hasto menyatakan, PDI-P juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Tri.
Sanksi keras diberikan karena Tri Satya menyalahgunakan kekuasaan dan tidak taat pada aturan partai tentang larangan korupsi.
Ketua Komisi III DPRD Banten itu juga dianggap mencoreng upaya PDI-P dalam memelopori akuntabilitas keuangan partai.
"Masih saja ada yang tidak disiplin. Korupsi ya korupsi. Partai langsung memecat dan tidak akan pernah memberikan perlindungan. Akibat ulah individu, citra partai menjadi rusak," ucap Hasto.
Tri ditangkap petugas KPK di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (1/12/2015)
Selain dia, KPK juga menangkap Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tapinangkol dan Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar SM Hartono.
Mereka ditangkap saat melakukan transaksi penyerahan uang dari Ricky ke Hartono dan Tri.
Pimpinan sementara KPK, Johan Budi SP, mengatakan bahwa petugas menyita sejumlah uang dalam pecahan dollar AS dan rupiah di lokasi penangkapan.
"Yang diamankan dari TKP dalam bentuk dollar AS pecahan 100 dollar AS. Sekarang sedang dihitung. Rupiahnya sekitar puluhan juta," kata Johan.
Pemberian uang tersebut diduga terkait suap untuk membentuk bank daerah baru di Banten. Menurut Johan, Direktur PT Banten Global Development Ricky Tapinongkol memengaruhi anggota Dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Banten.
"Dugaan sementara bahwa serah terima uang berkaitan dengan proses perda di Banten untuk pembentukan bank daerah Banten. Banknya baru, belum ada," ujar Johan.
Setelah menangkap tangan anggota DPRD Banten dan Ricky, sekitar tiga jam kemudian, petugas KPK bergerak ke arah Banten dan menangkap dua staf PT Banten Global Development di kantornya.
0 Response to "PDIP Pecat Tri Yang Ditangkap KPK "
Post a Comment