Fasum Fasos Raib, Diduga Melibatkan Oknum Pejabat

Riyanto, Anggota DPRD Kota Tangerang

 Sulitnya membangun sarana publik di Kota Tangerang disebutkan karena maraknya asset fasos fasum pengembang yang banyak raib. Diduga lantaran ada proses keterlibatan oknum pejabat.
Menurut sejumlah pihak harus ada jenis hukuman setimpal kepada oknum yang sengaja menghilangkan asset fasos fasum tersebut. 

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Tangerang, Riyanto mengatakan, kedepan soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan yang akan dibahas pada tahun 2016 ini Tentang Pengelolaan Asset mudah-mudahan akan membantu pihak pemkot jika akan membangun fasilitas pubik, .

Tetapi kita juga harus tertibkan juga persoalan administrasi yang sudah ada. Karena disinyalir banyak pengembang perumahan yang sudah tidak ada lagi keberadaanya atau kabur sebelum menyerahkan fasum fasos.

Padahal, menurutnya ketentuannya sudah di persentasikan, yakni 40% untuk fasos dan fasum, sisanya buat keperluan pengembangan bisnis property itu sendiri.

Oleh karenanya data lahan fasum fasos mereka harus diinventarisir, tetapi selain itu harus ada punishment (hukuman, red) yang dijalankan kepada pihak yang sengaja menghilangkan asset pemerintah tersebut, oknum seperti mereka sudah merugikan negara dan rakyat. 

“Pasalnya tidak mungkin persoalan ini muncul dengan sendirinya, pasti ada proses kongkalingkong antara pejabat terkait. Hal ini harus dimulai dari sini, karena dampaknya besar sekali, kita kesulitan ketika akan membangun fasilitas kebutuhan dasar seperti sarana pendidikan dan kesehatan,” tandas politisi PPP ini menjelaskan.

H. Mudini, Kasi Pendidikan Madrasah (Dikma), Kemenag Kota Tangerang terkait penyediaan sekolah berbasis Islam di Kota Tangerang dikatakannya memang masih sangat minim.

Perlu ada penambahan gedung sekolah baru untuk mengakomodir minat siswa di jurusan tersebut.

Padahal pihaknya sejak lama meminta kepada Pemkot Tangerang agar ada pembangunan sekolah baru, ucapnya. 

“Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) baru ada satu, idealnya kita harus punya 4, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) baru 3, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) juga masih satu. Intinya sekolah berbasis islam di Kota Tangerang masih kurang,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, pendidikan adalah kebutuhan dasar, kita wajib memfasilitasinya. Jadi harus ada upaya pemerintah untuk merealisasinya. Kalau urusan dana pembangunan memang sudah ada atau kita bisa mengusulkan kepemerintah pusat. 

“Cuma yang saya dengar pemkot kesulitan lahan. Kami tidak tahu persis kendalanya seperti apa. Memang kalau membeli lahan lain harganya pasti sudah mahal bahkan sulit dicari,”  ucapnya. ***

Tweet

Subscribe to receive free email updates: