Gubernur Banten Rano Karno dinilai tidak melakukan apa-apa di Banten pasca jatuhnya mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Rano dinilai minim prestasi dalam kinerjanya. Rano dinilai sering mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan terjadinya kegaduhan politik.
Hal tersebut terungkap dalam aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Kerakyatan (Format) di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Kamis (27/8). Para mahasiswa menuntut Rano untuk menjalankan roda pemerintahan dengan berpedoman pada konstitusi.
Koordinator aksi Nedi, mengatakan, aksi kali ini bertujuan untuk mengingatkan Rano agar fokus pada pembangunan di Banten bukan malah mengambil kebijakan yang justru membuat kegaduhan politik.
“Sejak menggantikan Atut sebagai pimpinan tertinggi di Banten, Rano sama sekali tak berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat. Ia justru banyak membuat kegaduhan dengan perebutan kekuasaan,” tegas Nedi.
Menurut Nedi, keberadaan Rano sebagai pemimpin tertinggi di Banten harus bertanggung jawab terhadap semua elemen masyarakat Banten bukan mengejar kepentingannya sendiri atau partainya. Nedi mengajak elemen lain untuk segera turun dan menyikapi kekisruhan yang ditimbulkan dari kebijakan Gubernur Banten Rano Karno.
Sementara itu, salah satu masa aksi Mahendra, dalam orasinya mengatatakan bahwa Rano telah melanggar konstitusi dalam membangun sistem birokrasi di Banten. Ia menilai politisi PDI-P itu justru sedang membangun kekuatan politik layaknya gubernur yang lama.
“Kami meminta Rano untuk segera menghentikan semua permainan politik dan kembali memikirkan nasib rakyat Banten. “Baru saja seorang birokrat yang punya keinginan membangun kultur bersih di Banten berusaha disingkirkan oleh Rano. Ini menandakan gubernur hari ini tidak punya komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih. Rano ternyata tidak berbeda dengan pemerintahan yang lama, hanya mengejar kepentingan politik kekuasaan,” teriak Mahendra
Dalam rilis yang disebarkan kepada pengguna jalan, terdapat 3 tuntutan yang dialamatkan secara khusus kepada Gubernur Banten Rano Karno, yakni pertama, massa aksi menuntut gubernur untuk tidak melanggar konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan proses pencopotan Kurdi Matin dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Banten.
Kedua, Gubernur Rano Karno wajib menciptakan pemerintahan yang good governance dan clean goverment. Selain itu, massa aksi yang berjumlah puluhan ini meminta Rano Karno untuk menyusun APBD yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik pribadi.
0 Response to "FORMAT Nilai Rano Karno Minim Prestasi Dan Senang Bikin Kegaduhan Politik"
Post a Comment