Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, Presiden Ingin Atasi Pelambatan Ekonomi

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jangka pendek (short term) untuk mengatsi anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta memperlancar kegiatan ekonomi.

Hal itu terungkap dari keterangan Menko Perekonomian Darmin Nasution setelah mengikuti rapat menteri-menteri ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, kamis (27/8) di Istana Merdeka Jakarta

"Yang bisa saya jelaskan adalah bapak presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai, mungkin tidak harus semua tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan," kata Darmin.

Namun, Darmin masih enggan menjelaskan lebih rinci terkait paket kebijakan tersebut. Hanya saja, paket tersebut akan menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, serta kebijakan tax holiday.

"Ini menyangkut sektor riil, ini menyangkut keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, tax holiday. Nanti akan dijelaskan oleh Menkeu jam 12.30 WIB," katanya.

Menurut Darmin, tujuan dikeluarkannya paket kebijakan tersebut oleh Jokowi dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi serta mendorong masuknya valuta asing (valas) ke Indonesia, guna mendongkrak nilai tukar mata uang Rupiah.

"Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain, kita perlu valas.‎ Saya jangan ditanya dulu. Tunggu saja, kalau pada saatnya kita merasa sudah bisa menjelaskan satu per satunya, kita akan jelaskan.‎ Pokoknya terutama sebenarnya menyangkut soal Rupiah," jelasnya.

Untuk soal pangan, Menteri Pertanian Amran menyebut Presiden Jokowi meminta agar stok pangan dijaga dengan baik, mulai pasokan hingga harga. Hal ini tidak terlepas dari melonjaknya beberapa harga komoditas pangan, mulai dari harga cabai hingga daging sapi dan ayam.

"Jadi bapak Presiden minta agar stok sapi, beras, jagung, dan pangan lainnya dijaga dengan baik," kata Amran.

Terkait dengan sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ‎berencana menata ulang Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) yakni dokumen yang diterbitkan Kementerian ESDM setiap tahun.

"Itu sedang direvisi supaya makin terjadi matching atau ada sinkronisasi antara kebutuhan listrik di daerah dengan proses pengembangan pembangunan," sebut Menteri ESDM Sudirman Said.

Sudirman menjelaskan, revisi RUPTL ini juga menyangkut arahan agar proyek kelistrikan tersebut fokus ke daerah yang membutuhkan serta mempertimbangkan kemampuan dari developer.

"‎Pak Presiden menekankan pembangunan listrik di daerah. Jadi tadi dilaporkan 50 titik terluar Indonesia 43 di antaranya sudah dialiri listrik dan siap diresmikan, sedang dicari waktunya untuk meresmikan," sebutnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Gubernur BI Agus Martowardojo memberikanupdate kondisi terbaru ekonomi Indonesia kepada Presiden Jokowi, dari sisi moneter dan fiskal. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak dipengaruhi kekhawatiran akan Amerika Serikat (AS) menaikkan tingkat suku bunga, China yang melakukan devaluasi terhadap yuan, penurunan tingkat suku bunga China, serta perlambatan yang terjadi dalam perekonomian global.

"Jadi itu berdampak terhadap Indonesia juga. Jadi kami lebih banyak melaporkan perkembangan ekonomi secara umum dan moneter secara umum," sebut Agus

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, Presiden Ingin Atasi Pelambatan Ekonomi"

Post a Comment