Menurut Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, ada sekitar 70 PNS dari Kabupaten Pandeglang masuk ke lingkungan pemerintah provinsi Banten. "Dan rotasi staf sekitar 30 an,"kata Asep.
Kepala BKD Cepi Safrul Alam dan Pembina tertinggi PNS dilingkungan pemerintah provinsi Banten yakni Skretaris Daerah Kurdi Matin, dianggap sudah menelikung Gubernur. Langkah itu menurut Asep sudah masuk dalam kategori pemberontakan terhadap pimpinan daerah yaitu Gubernur.
"Ini bentuk pembangkangan, BKD harusnya melakukan kordinasi kepada Sekretaris Daerah. Dan Sekretaris Daerah harus melakukan kordinasi dengan Gubernur jika melakukan penerimaan mutasi PNS dari luar lingkup pemerintahan provinsi Banten. "kata Asep berapi-api.
Masih menurut Asep, Apakah provinsi banten memang membutuhkan tenaga-tenaga PNS dari luar lingkup tersebut? Ini kaitannya dengan lolos butuh. "Berarti ada itikad terselebung dengan terjadinya rotasi dan mutasi dari luar lingkup tanpa sepengetahuan Gubernur,"tandasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kurdi Matin membantah adanya rotasi dan mutasi dari luar lingkup pemeritah provinsi, namun dirinya mengakui telah memberikan wewenang kepada Kepala BKD untuk menarik PNS dari luar lingkup untuk mengisi kekosongan pegawai.
"Saya memang memberikan kewenangan kepada kawan-kawan di BKD untuk menutupi kekurangan pegawai di pemerintahan provinsi, dan mengundang PNS potensial asal Banten untuk mutasi ke lingkup pemerintahan provinsi. Misalnya dari Kalimantan dan Riau, sudah ada sekitar 10 orang,"jelasnya.
0 Response to "Rano Karno Ditelikung Anak Buahnya"
Post a Comment