Direktur Investigasi
Sentral Lumbung Aspirasi
Masyarakat Indonesia (Selami) NS Dimyati mengatakan birokrasi
sangat rentan di gunakan untuk mesin
politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatag.
“Birokrasi bisa dijadikan mesin politik oleh kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada “ Kata MS Dimyati di Kelapa Dua Tangerang, Selasa (8/9)
Ia mencontohkan banyaknya laporan dugaan pelanggaran kampanye kepada Panwaslu di dominasi oleh keberbihakan birokrasi kepada calon Petahana. “ Stiker tanda lunas PBB bergambar walikota dan wakil walikota Tangsel bisa diartikan keterlibatan birokrasi dan penggunaan APBD untuk pemenangan calon Petahana “ katanya
NS Dimyati melanjutkan urgensinya apa mendisain tanda lunas PBB dengan foto Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang jelas-jelas bakal maju dalam Pilkada. Terlebih stiker itu di cetak pada bulan maret 2015, sebuah prestasi yang sangat luar biasa cepat dalam proses pengadaan barang dan jasa
“Urgensi foto walikota dan wakil walikota dalam stiker lunas PBB itu apa. Mengapa proses pengadaan barang dan jasa (stiker) begitu cepat. Dua pertanyaan itu akan membongkar motif DPPKAD Tangsel’ tegasnya
Menurutnya keberpihakan birokrasi selalu di iringi dengan pengunaan dana APBD yang bisa menguntungkan kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada. Antara lain dengan membuat program-program populis, seperti program bedah rumah, bedah warung, meningkatkan insentif kepada para pengurus lingkungan dan guru ngaji. Selain itu juga banyaknya kegiatan SKPD yang melibatkan massa dalam jumlah banyak dan di hadiri kepala daerah serta banyaknya iklan di media yang mempublish keberhasilan daerah
“ Menjelang Pilkada, biasanya belanja iklan di media, hibah dan bansos serta kegiatan seremonial yang melibatkan massa cukup banyak akan di temui dalam APBD “ jelasnya Ia menambahkan, “Selain hal diatas pemilihan waktu pelaksanaan program APBD juga di disain sedemikian rupa, sehingga public teropinikan calon peahana itu berhasil dalam memimpin daerahnya “ tukasnya
“Birokrasi bisa dijadikan mesin politik oleh kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada “ Kata MS Dimyati di Kelapa Dua Tangerang, Selasa (8/9)
Ia mencontohkan banyaknya laporan dugaan pelanggaran kampanye kepada Panwaslu di dominasi oleh keberbihakan birokrasi kepada calon Petahana. “ Stiker tanda lunas PBB bergambar walikota dan wakil walikota Tangsel bisa diartikan keterlibatan birokrasi dan penggunaan APBD untuk pemenangan calon Petahana “ katanya
NS Dimyati melanjutkan urgensinya apa mendisain tanda lunas PBB dengan foto Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang jelas-jelas bakal maju dalam Pilkada. Terlebih stiker itu di cetak pada bulan maret 2015, sebuah prestasi yang sangat luar biasa cepat dalam proses pengadaan barang dan jasa
“Urgensi foto walikota dan wakil walikota dalam stiker lunas PBB itu apa. Mengapa proses pengadaan barang dan jasa (stiker) begitu cepat. Dua pertanyaan itu akan membongkar motif DPPKAD Tangsel’ tegasnya
Menurutnya keberpihakan birokrasi selalu di iringi dengan pengunaan dana APBD yang bisa menguntungkan kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada. Antara lain dengan membuat program-program populis, seperti program bedah rumah, bedah warung, meningkatkan insentif kepada para pengurus lingkungan dan guru ngaji. Selain itu juga banyaknya kegiatan SKPD yang melibatkan massa dalam jumlah banyak dan di hadiri kepala daerah serta banyaknya iklan di media yang mempublish keberhasilan daerah
“ Menjelang Pilkada, biasanya belanja iklan di media, hibah dan bansos serta kegiatan seremonial yang melibatkan massa cukup banyak akan di temui dalam APBD “ jelasnya Ia menambahkan, “Selain hal diatas pemilihan waktu pelaksanaan program APBD juga di disain sedemikian rupa, sehingga public teropinikan calon peahana itu berhasil dalam memimpin daerahnya “ tukasnya
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak tegas, yakni mendiskualifikasi pasangan yang menggunakan fasilitas negara. Bawaslu akan bekerja sama dengan KPK, Polri, Kejaksaan dan PPATK untuk mengawasi penyalahgunaan APBD untuk kepentingan Kepala Daerah yang maju kembali dalam Pilkada.
" Jangan main-main dengan persoalan ini, kita akan meminta audit kepada lembaga auditor, kemudian hasilnya akan dijadikan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi ' kata Nasrullah
" Jangan main-main dengan persoalan ini, kita akan meminta audit kepada lembaga auditor, kemudian hasilnya akan dijadikan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi ' kata Nasrullah
0 Response to "Gunakan APBD, Calon Kepala Daerah Bisa Di Diskualifikasi"
Post a Comment