Baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis indek kerawanan pemilu (IKP) guna mengatisipasi akan di gelarnya Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Ada 5 indikator utama yang menyebabkan kerawanan, yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.
Pada kesempatan tersebut, peneliti senior LIPI, Samsuddin Haris menambahkan Petahana dalam indek kerawanan pilkada, karena yang bersangkutan mempunyai kewenangan unttuk mengarahkan birokrasi, relasi pemerintah daerah dan menggunakan program APBD untuk kepentingan pencalonannya.
Selain merilis indek kerawanan pemilu, Bawaslu juga merilisi daerah yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya kerawanan dalam Pilkada, dimana Propinsi Banten di tempatkan sebagai urutan pertama.
Selain merilis indek kerawanan pemilu, Bawaslu juga merilisi daerah yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya kerawanan dalam Pilkada, dimana Propinsi Banten di tempatkan sebagai urutan pertama.
Pengamat politik, hukum dan kebijakan publik dari pendidikan Insan Cita, Hadi Hartono, SE meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Propinsi Banten untuk menjadikan rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar kerawanan dalam Pilkada bisa di minimalkan.
" Pemangku kepentingan di Banten harus sigap untuk menekan kerawanan Pilkada " kata Hadi Hartono, Sabtu (5/9) di BSD Serpong Tangsel
Hadi melihat memanasnya suhu politik di Tangsel di picu oleh beberapa indek kerawanan yang di buat oleh Bawaslu tidak bisa diminimalkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada.
" Pemangku kepentingan di Banten harus sigap untuk menekan kerawanan Pilkada " kata Hadi Hartono, Sabtu (5/9) di BSD Serpong Tangsel
Hadi melihat memanasnya suhu politik di Tangsel di picu oleh beberapa indek kerawanan yang di buat oleh Bawaslu tidak bisa diminimalkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Ia mencontohkan kesalahan dalam menuliskan nama saat pleno pengundian nomor urut peserta dan menyusutnya jumlah daftar pemilih sementara (DPS) bila di bandingkan dengan jumlah pemilih Pilpres adalah kerawanan yang diakibatkan oleh ketidak profesionalan penyelenggara
" Protes keras dari salah satu timses, terkait pleno pengundian nomor urut dan pleno DPS menunjukan ketidaksiapan penyelenggara dan menimbulkan kerawanan " tegas mantan anggota DPRD Propins Banten ini
Hadi menambahkan lemahnya pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada juga mewarnai proses pelaksanaan Pilkada di Tangsel. Ancaman kuasa hukum dari pasangan ikhsan - Alin untuk melaporkan KPU dan Panwas Tangsel ke DKPP dan Kepolisian, karena dinilai berpihak kepada pasangan petahana menunjukan indek kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis oleh bawaslu bukan ispan jempol belaka.
Hadi menambahkan lemahnya pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada juga mewarnai proses pelaksanaan Pilkada di Tangsel. Ancaman kuasa hukum dari pasangan ikhsan - Alin untuk melaporkan KPU dan Panwas Tangsel ke DKPP dan Kepolisian, karena dinilai berpihak kepada pasangan petahana menunjukan indek kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis oleh bawaslu bukan ispan jempol belaka.
" Terlepas ancaman itu benar atau tidak, kerawanan pilkada di Tangsel sangat tinggi " pungkasnya
0 Response to "Potensi Konflik Dalam Pilkada Tangsel Sangat Tinggi"
Post a Comment