Tol Cinere-Serpong, Warga Minta Kejelasan Ganti Rugi

Warga minta kepastian harga ganti rugi lahan tol Cinere-Serpong sepanjang 10 kilometer. Hingga kini pihak Kementrian Pekerjaan Umum belum mematok harga ganti rugi di sembilan kelurahan yang akan dibebaskan lahan untuk pembangunan tol tersebut.

Salah satu warga kelurahan Serua di Kecamatan Ciputat, Nandha Julistya mengatakan dirinya selaku pemilik tanah bingung, tidak ada kepastian harga tanah yang akan digantirugi pemerintah. “Kita butuh kepastian harga, sejak 2014 tidak ada kepastian gantirugi. Apakah ganti rugi akan sesuai harga pasaran atau mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP),” ucapnya, kemarin.

Sementara, Kepala Kantor Badan Pertahanan Tangsel, Jemmy D W mengatakan pihak appraisal yang akan menghitung tanah warga. “Saat ini, kami sosialisasi dahulu, untuk memberitahukan berkas-berkas seperti apa yang harus dilengkapi, pastinya penentuan penghitungan tanah dilakukan appraisal,”ujarnya.

Dilanjutkannya, pihaknya akan menunggu selama kurang lebih tiga bulan setelah ada harga pasti dari tim appraisal, terkait komplain yang diajukan para warga pemilih tanah yang dibebaskan lahannya. “Yang pasti, harga diatas NJOP, tapi kejelasannya tunggu dari hasil tim appraisal saja,untuk harga ganti rugi tanah,” terangnya.

Jemmy mengatakan untuk pembebesan lahan tol cinere serpong berada di sembilan kelurahan meliputi, kelurahan pondok cabe udik, bambu apus, pamulang barat, pamulang timur, kelurahan cipayung, ciputat, jombang, serua dan serua indah. “sebagai sudah ada yang dihitung ganti rugi, untuk serua baru tahap awal, masalah pemberkasan,” ucapnya.

Sementara, Lurah Serua, Tommy Patria mengatakan kurang lebih 500 meter persegi untuk kelurahan serua yang terkena pembebasan lahan.
“pihak kelurahan disini, memfasilitasi warga, terkait berkas-berkas ganti rugi seperti apa yang memenuhi persyaratan BPN,” ujarnya
Dilanjutkannya, pergantian lahan akan dihitung menyeluruh, baik bangunan, pohon atau sebagainya yang terkena pembebasan lahan.
“Semua diganti rugi, tapi untuk pembongkaran para warga diberikan waktu tiga bulan, karena pemerintah pusat hanya memerlukan tanahnya saja,” jelasnya.

Tommy menjamin pihaknya tidak melakukan korupsi dan tidak memungut biaya apapun. “Silahkan, bila warga yang masih bingung, langsung saja hubungi saya atau pihak kelurahan, supaya ganti rugi lahan bisa jelas dan puas,” tukasnya.(AZ)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: