Daya serap anggaran di 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada triwulan III
(Juli-September 2015) dinilai sangat rendah.
Karena itu, kinerja 16 SKPD tersebut dinilai buruk di mana
pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari APBD Banten 2015 masih kurang
dari 50 persen.
Belasan SKPD yang daya serap anggarannya sanga rendah
tersebut yakni Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Biro Perlengkapan
dan Aset, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan (Dindik), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Bina
Marga dan Tata Ruang (DBMTR), dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans).
Selanjutnya, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) , Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Selanjutnya, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Biro Pemerintahan, Kantor Penghubung,
Biro Humas dan Protokol, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan Dinas
Pertambangan dan Energi (Distamben).
Dari 16 SKPD tersebut empat di antaranya mendapatkan rapor
merah, yakn, DSDAP, Biro Perlengkapan dan Aset, RSUD Banten dan Dinkes
sedangkan 12 SKPD lainnya mendapatkan raport kuning.
Secara keseluruhan, capaian kinerja triwulan III yakni
realisasi fisik 59,15 persen dan keuangan 46,27 persen atau Rp4,139 triliun,
dengan sisa anggaran 53,73 persen atau Rp4,807 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta, di Serang,
Senin (19/10) mengatakan, penyebab rendahnya serapan anggaran khususnya pada
empat SKPD yang masuk kategori rapot merah, dikarenakan banyaknya kegiatan
masih berjalan, sehingga belum adanya pencaira dana.
"Empat SKPD tersebut berjanji sampai akhir tahun 2015
menargetkan serapan anggarannya mencapai 80 sampai 85 persen. DSDAP targetnya
80 persen, DBMTR 85 persen, Biro Perlengkapan dan Aset akan menyelesaikan
pembebasan lahan sekitar Rp30 miliar untuk Waduk Sindangheula," jelas
Ranta
0 Response to "Serapan APBD Rendah, Rano Karno Di Nilai Gagal Pimpin Banten "
Post a Comment