Menko Polhukam Ajak Masyarakat Banten Cegah Radikalisme

• Ateng Sanusih | Ida Rosidah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat Banten mencegah radikalisme dengan bersama-sama aprat keamanan, pemerintah dan tokoh masyarakat melakukan pengawasan secara terpadu.

"Peran kepala desa, lurah, babinkamtibmas dan babinsa harus bersatu padu, sehingga mudah melakukan pengawasan secara terpadu terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme,"kata Luhut saat besilaturahmi dengan gubernur, bupati/walikota, babinkamtibmas, babinsa, kepala desa/lurah serta tokoh masyarakat dalam rangka "Pencegahan Radikalisme di Masyarakat" di halaman mesjid Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang.

Luhut mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Banten ada tiga hal penting yang akan disampaikan, yakni pertama soal perkembangan ancaman terorisme karena ada beberapa hal yang harus dicermati terkait terorisme dan radikalisme tersebut di Banten. Kemudian persoalan narkoba juga menjadi anacaman besar bagi bangsa Indonesia serta yang ke tiga masalah ekonomi Indonesia termasuk juga menyangkut dana desa yang dikucurkan pemerintah.

"Indonesia sebenarnya cukup kondusif aman dan harmonis. Namun ada gerakan-gerakan ISIS yang tokoh pimpinannya dari Indonesia, ini membutuhkan kewaspadaan bersama terutama pihak kepolisian dan intelijen,"katanya.

Menurut Luhut, dampak dari pertikaian di negara-negara Timur Tengah dengan apa yang disebut "Arab Spring", yakni berkembangnya demokrasi di negara-negara arab yang dibawa negara-negara barat, namun menimbulkan berbagai pertikaian yang sudah berjalan lebih dari lima tahun dengan menyebabkan ribuan rakyat tidak berdosa menjadi korban. Kondisi tersebut saat ini semakin para dan tidak diketahui kapan pertikaian tersebut akan selesasai.

"Kita tidak ingin seperti Timur Tengah. Indonesia jangan masuk pada kepentingan yang dipropagandakan kelompok-kelompok yang bertikai di Timur Tengah,"kata Luhut.

Dengan demikian, kata dia, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan antisipasi serta deteksi dini terhadap ancaman-nacaman terorisme dan radikalisme tersebut.

Pemerintah juga tidak ingin dalam penangan tersebut dengan melakukan kekerasan, namun lebih mengedepankan pendekatan lunak yakni melalui pendekatan agama dan kemanusiaan. Aparat TNI, Polri harus bersatu padu berkorddinasi dengan aparat intelijen, babinsa, babinkamtibmas serta perlu peningkatan peran kepala desa/lurah, RT dan RW dan tokoh masyrakat untuk melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam juga menekankan pentingnya upaya seluruh aparat dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Indonesia, mengingat dalam setiap hari ada sekitar 30 sampai 50 orang yang meninggal dunia akibat narkoba. Saat ini Indonesia sudah dijadikan negara tujuan dari peredaran narkoba tidak hanya sebagai daerah transit.

"Narkoba menyasar siapa saja, tidak ada perbedaan suku agama dan golongan tertentu. Setiap tahun kasus narkoba terus meningkat, ini juga menjadi kewaspadaan kita semua," katanya.

Gubernur Banten Rano Karno berharap pertemuan Menkopolhukam bersama masyarakat Banten tersebut, dapat meningkatkan sinergi dan silaturahmi dalam upaya melakukan langkah-langkah antisipasi menyangkut kepentingan politik hukum dan keamanan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten. Mengingat Provinsi Banten memiliki geografis yang sangat strategis, sebagai gerbang penyangga ibu kota negara dan lintas ekonomi nasional Jawa-Sumatera, sehingga rawan terjadinya berbagai permasalahan.

"Dengan kewenangan Menkopolhukam, kami berharap berbagai permasalahan tersebut dapat diselesaikan terutama menyangkut aspek politik, hukum dan keamanan. Tentunya ini membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Rano Karno.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bupati/walikota, Babinkamtibmas, Babinsa seluruh Banten dan juga para kepala desa dan lurah, dilangsungkan dialog interaktif antara peserta dengan Menkopolhukam. Sejumlah perwakilan elemen masyarakat dan pemerintah seperti Ketua MUI Banten KH AM Romly, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Kepala BNNP Banten Kombes Pol Heru Februanto serta para lurah/kepala desa menyampaikan pertanyaan kepada Menkopolhukam.***

Tweet

Subscribe to receive free email updates: