Asda II Ungkapkan Data Orang Miskin tidak Akurat

Focus Group Discussion (FGD) membahas Format Penanggulangan Permasalahan Sosial di Wilayah Perkotaan menghadirkan pembicara (dari kiri) Syarifudin, Ahmad Sihabudin, A Jazuli Abdillah, Tabrani, Epi Rustam dan moderator Gerry Febriyan, Kamis 02 Juni 2016 di Neglasari, Kota Tangerang. (foto: www.tangerangsatu.com/ida rosidah)

KOTA TANGERANG - Data orang miskin di Kota Tangerang bahkan seprovinsi Banten tidak akurat. Data yang digunakan sekarang untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Raskin menggunakan data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial  (PPLS) 2011 yang tidak obyektif.

Petugas pendataan ketika itu bisa bersepakat dengan Ketua RT yang mendampinginya untuk menentukan orang-orang yang akan didata. Sementara data PPLS 2015 hingga kini masih diolah di pusat (Jakarta). Akibatnya penyaluran tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.

Penegasan itu disampaikan Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangerang, Tabrani dalam paparan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Pemprov Banten dan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Daerah (ICMI Orda) Kota Tangerang, Kamis 02 Juni 2016 di Neglasari, Kota Tangerang.

“Ada orang yang layak menerima Raskin tetapi mereka tidak mendapatkan. Ada pula yang tidak layak mendapatkan Raskin namun mereka menerimanya. Hal yang sama dengan penyaluran PKH dan KIS. Ini data urusannya dari pusat,” ungkap Tabrani.

Dalam penanganan masalah sosial di perkotaan, utamanya kemiskinan menurut Tabrani, tidak melulu dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tangerang pun melakukan intervensi. Ia mencontohkan program bedah rumah yang digulirkan ke masyarakat miskin biayanya itu dari Pemkot Tangerang.

Tabrani mendengar keluhan masyarkat yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan namun mereka banyak kecewa, lantaran rumah sakit tidak mau menerima untuk merawatnya. Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, kini Pemkot Tangerang tengah mengupayakan meningkatkan pelayanan dan fungsi Puskesmas menjadi rawat inap.

Pemkot dengan segala kekurangannya, lanjut Tabrani tetap konsisten menangani persoalan-persoalan sosial. 

"Pemerintah yang efektif, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Tabrani.

Sementara itu Ketua ICMI Orda Kota Tangerang, A Jazuli Abdillah dalam uraiannya menyoroti konflik tanah rakyat yang berhadapan dengan kapitalis atau pengembang raksasa.

Banyak terjadi, jelas Jazuli, pengembang raksasa dengan nafsu serakahnya mampu mengatur segalanya dan menabrak Peraturan Daerah (Perda). Mereka melakukan reklamasi situ/danau dan sungai untuk meraup keuntungan tanpa menghiraukan dampak lingkungan yang terjadi pada masyarakat di sekitarnya. Ini kerap terjadi sehingga masyarakat ekonomi bawah yang menjadi korban.

Dalam kesempatan itu Jazuli pun menyinggung soal besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, dalam satu daerah bila gabung seluruh dana kampanye masing-masing pasangan calon maka nilainya luar biasa besar, bisa mencapai ratusan milyar.

“Tapi dampak dari perputaran uang Pilkada itu tidak menjamin rakyat menjadi sejahtera. Padahal dalam Pilkada mengalir uang ratusan milyar,” jelas Jazuli.

Saat ini, kata Jazuli yang dibutuhkan masyarakat Banten adalah peningkatan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastrukur. Diakuinya tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

“Tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan dari banyak penghargaan atau award yang diterima. Yang tepat adalah seberapa banyak masyarakat hidup bahagia. Jadi tolok ukurnya adalah kebahagiaan hidup masyarakat,” terang Jazuli Abdillah.

Dalam acara tersebut selain Asda II Kota Tangerang Tabrani, Ketua ICMI Orda Kota Tangerang A Jazuli Abdillah menghadirkan pula pembicara guru besar FISIP Untirta Serang Ahmad Sihabudin, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tangerang Syarifudin, Kepala Bidang Aspirasi dan Informasi Publik pada Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten.

• Ida Rosidah

Tweet

Subscribe to receive free email updates: