Gubernur Banten Rano Karno di Serang, Selasa, mengatakan pihaknya masih menunggu surat dari Presiden terkait pergantian tersebut, mengingat Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi tersebut atas dasar persetujuan atau keputusan Presiden.
"Tunggu aja suratnya," kata Rano Karno saat ditemui di ruang kerjanya.
Rano mengakui memang pihaknya secara kelembagaan sudah mengajukan surat penjelasan ke Kemendagri terkait kasus video pernyataan Sekda Banten yang ada di 'youtube' beberapa bulan lalu, karena permintaan Mendagri yang meminta gubernur Banten untuk menjelaskan persoalan tersebut.
"Artinya saya laporan kepada Mendagri soal 'youtube' karena banyak LSM yang menanyakan dan membuat resah. Betul engga sih itu, saya bilang betul," kata Rano saat ditanya mengenai alasan terkait rencana pergantian tersebut.
Rano mengatakan, pergantian seorang Sekda itu hal yang biasa-biasa saja, bukan hal yang luar biasa. Sebab, kata dia, jangankan seorang Sekretaris Daerah (Sekda) seorang menteri pun bisa saja diganti. Namun demikian, pihaknya tetap masih menunggu surat persetujuan dari Presiden melalui Mendagri.
"Engga ada yang luar biasa, ini kan biasa-biasa saja. Menteri aja bisa 'direshuffle', apalagi Sekda, apa hebatnya Sekda. Tinggal menunggu saja surat dari Presiden," kata Rano.
Ia mengatakan, saat pihaknya mencari sosok seorang sekda yang bisa mendampingi dan bekerja, apalagi Presiden mengintruksikan agar dilakukan percepatan penyerapan anggaran. Terkait pergantian bukan didasarkan atas suka dan tidak suka, karena didasarkan atas kebutuhan dan proses penggantinya nanti akan disesuaikan dengan mekanisme hasil dari seleksi sebelumnya sesuai UU ASN.
"Sekda itu sebetulnya manager, dia manager tidak harus dia pergi-pergi. Istilahnya tukang masak, apa yang kita pesan makanan harus digodog," kata Rano.
Rano mengaku pihaknya belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait pergantian Sekda tersebut. Namun informasi yang ia peroleh, surat untuk pergantian tersebut sudah ditandatangani presiden.
Rano menegaskan, pergantian dalam birokrasi itu hal yang biasa dan tidak ada yang luar biasa, hanya saja pergantian Sekda tersebut harus persetujuan presiden. Apalagi PNS itu harus siap ditempatkan di mana saja.
"Saya mau ganti sekda, mau ganti kepala dinas itu hal yang biasa dalam birokrasi. Hanya saja Sekda harus persetujuan presiden," kata Rano.
Sebelumnya pada 9 Januari 2015, saat menjabat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno melantik Kurdi Matin, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten menggantikan posisi Muhadi yang telah pensiun. Sebelum menjabat sebagai Sekda Provinsi Banten, Kurdi Matin menjabat Kepala Biro Kepegawaian.
Beberapa bulan setelah pelantikan beredar video pernyataan Sekda Banten Kurdi Matin yang diduga mengajak masyarakat Banten untuk merampok APBD Banten, video pernyataan tersebut tersebar di Youtube. Video itu pun ramai menjadi perbincangan warga Banten.
Kemudian, Plt Gubernur Banten Rano Karno dalam pernyataan sebelumnya mengakui, ia menyampaikan surat penjelasan kepada Mendagri terkait persoalan video tersebut, karena pernah ditanyakan Mendagri soal kronologis dan kebenaran video tersebut, pada acara Musrenbang Provinsi Banten di Tangerang yang saat itu dihadiri Mendagri Tjahyo Kumolo.
Video yang direkam dengan menggunakan handphone tersebut berdurasi sekitar 45 detik. Video tersebut menggambarkan Sekda Banten tengah ngobrol dengan sejumlah orang dalam sebuah ruangan. Terkait beredarnya video tersebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten akhirnya menetapkan Tb DS sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Sekertaris Daerah Banten Kurdi Martin.
Tb DS yang merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) di Banten, serta pernah juga mencalonkan diri menjadi Walikota Serang pada tahun 2013 yang lalu ini ditetapkan karena dianggap sudah cukup bukti dalam pencemaran nama baik dan terlibat dalam beredarnya video berjudul "Sekda Banten Ajak Masyarakat Banten Rampok APBD Banten."
0 Response to "Rano Pastikan Rencana Pergantian Sekda Banten "
Post a Comment