Serapan APBD Rendah, Tak Elok Salahkan Pemda

Pelambatan Ekonomi Indonesia di kuartal ke II 2015 salah satunya disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran APBD disektor belanja publik. Serapan APBD disektor ini hampir disemua daerah masih dibawah 20 persen dari total belanja publik yang tertuang di dalam APBD, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan disektor produksi.

 Hal itu disampaikan oleh pemerhati masalah politik, sosial dan ekonomi dari LP3T, M Nawa Said Dimyati di Masjid Al Muhajirien Kutabaru Pasar Kemis Tangerang, Jumat (7/8) 

Menurutnya, rendahnya serapan ABPD itu disebabkan oleh keengganan para pejabat daerah dalam membuat terobosan percepatan realisasi program pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam APBD, karena takut masuk penjara sebagai akibat lemahnya payung hukum yang melindunginya, Ini diperparah dengan anggapan umum, bahwa prestasi kejaksaan dinilai dari keberhasilannya memenjarakan pejabat daerah

Ia menambahkan, seharusnya Kejaksaan lebih memerankan fungsi supervisi ketimbang fungsi penegakan hukum pada instansi pemerintah, karena salah satu tugas kejaksaan adalah sebagai penasehat hukum pemerintah. Logikanya antar lembaga pemerintahan harus bersinergi dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebaimna yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 

" Ketika ekonomi loyo, karena serapan anggaran APBD rendah sebagai akibat antar Lembaga Pemerintah saling curiga, tentunya rakyat yang paling dirugikan " katanya

Nawa Said tidak setuju anggapan yang mengatakan rendahnya serapan angaran ABBD itu sebagai akibat lemahnya perencanaan program - program yang tertuang dalam APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dengan DPRD. " Proses penyusunan program APBD itu memakan waktu hampir 1 tahun, dimulai dengan penetapan RKPD, Musrembang, RKA, KUA PPAS dan RAPBD yang dimulai sejak bulan Januari hingga bulan Desember " tegasnya

Ia mencontohkan, serapan anggaran di Pemkab Tangerang sampai semester pertama ini, disektor belanja publik baru sekitar 15 % dari  2 trilyun lebih.  Lambatnya proses tender disebabkan para pejabat daerah, dalam hal ini kepala SKPD sangat berhati-hati agar jangan sampai masuk bui. " Pemkab Tangerang itu 7 tahun berturut-turut mendapatkan WTP dari BPK, tentunya perencanaan dan SDM bukan sebab rendahnya serapan anggaran, tapi lebih pada kehati-hatian dan ketakutan masuk bui " pungkasnya

Tweet

Subscribe to receive free email updates: