Pendidikan Cuma Jadi Jargon Politik Pilkada

Ngobrol Pendidikan - ICMI Orda Kota Tangerang mengundang para pakar pendidikan dalam Ngobrol Pendidikadn dan Buka Puasa Bersama. Dalam obrolan ini menghadirkan pembicara Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Nasional Kota Tangerang yang juga Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr (candt) A Amarullah SPd MPd, CEO Yayasan Pendidikan Budi Mulya uang juga Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr H Suryadi SE MM, Kepala Sekolah SMA Annurmaniyah yang juga Pengurus ICMI Orda Kota Tangerang Hj Irmayanti Nugraha SS.

TangerangSatu.com KOTA TANGERANG - Pendidikan di era otonomi daerah cuma jadi isu politik kekuasaan. Menjelang Pilkada, pendidikan dipastikan jadi komoditas semua calon kepala daerah, tak terkecuali pada Pilgub Banten 2017 nanti. Setelah terpilih, umumnya, kepala daerah tingkat provinsi yang merupakan kepanjangan pemerintah pusat itu mengabaikan pendidikan yang butuh dana miliaran rupiah. 

Hal itu terungkap dalam Ngobrol Pendidikan dan Buka Bersama ICMI Orda  Kota Tangerang yang digelar kemarin di salah satu hotel  di kawasan Gading Serpong, Tangerang.

Dalam obrolan ini hadir Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Nasional Kota Tangerang yang juga Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr (candt) A Amarullah SPd MPd, CEO Yayasan Pendidikan Budi Mulya uang juga Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr H Suryadi SE MM, Kepala Sekolah SMA Annurmaniyah yang juga Pengurus ICMI Orda Kota Tangerang Hj Irmayanti Nugraha SS serta ketua umum dan pengurus ICMI Orda Kota Tangerang.

CEO Yayasan Pendidikan Budi Mulya/Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr H Suryadi SE MM mengungkapkan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya dirasakan setelah jabatan kepala daerah berakhir.

“Pantas saja, pendidikan cuma jadi jargon politik sebatas Pilkada. Hanya yang terbukti nyata konsisten berpihak pada pendidikan yang mestinya menjadi gubernur. Bila yang terpilih sebagai gubernur cuma anak sekolahan maka bukan cuma sekolah-sekolah negeri yang biaya operasional pendidikan, mutu guru, fasilitas, dan prestasi siswanya akan stagnan bahkan turun, tetapi juga sekolah-sekolah swasta. Dampaknya adalah anak-anak Kota Tangerang akan memilih sekolah-sekolah di sekitar Jakarta yang dianggap bermutu,” jelas Suryadi. 

Padahal, tambah Suryadi, Kota Tangerang potensial menjadikan sekolah-sekolahnya jadi pilihan siswa-siswa yang berdomisili di Jakarta. Dia meragukan kapasitas Pemprov Banten dalam mengelola pendidikan secara konsisten dan adil.

 “Di Pemprov Banten, hanya kepala daerah Kota Tangerang yang sebelumnya saja terbukti nyata mengurus pendidikan,” ungkap Suryadi.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Nasional Kota Tangerang/Sekretaris Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang Dr (candt) A Amarullah SPd MPd menjelaskan, Bagi Kota Tangerang sendiri, bila Peraturan Pemerintah No 23/20014 tentang pelimpahan pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot dan Pemkab ke Pemprov jadi dilaksanakan, berbagai keistimewaan pendidikan seperti dana pendidikan yang besar serta fasilitas memadai yang dimiliki SMA/SMK Negeri di Kota Tangerang diragukan akan terus diperhatikan Pemprov Banten.

Amarullah memperkirakan, prestasi nasional yang membanggakan seperti nilai tinggi Ujian Nasional serta berbagai prestasi yang diraih siswa SMA/SMK Kota Tangerang pun tak mustahil dapat dipertahankan bila pendidikan menengah dikelola Pemprov Banten. 

“Mutu birokrat dan keberpihakan yang adil dari Pemprov Banten terhadap dunia pendidikan dipertanyakan karena belum ada prestasi yang telah dibuktikan,” tegas Amarullah. 

Dijelaskannya, Kota Tangerang telah bertahun-tahun membuktikan keberpihakan yang besar terhadap pendidikan. Misal, anggaran pendidikan dalam APBD hingga 40 persen lebih, selain beberapa capaian kognitif di atas.

ICMI Orda Kota Tangerang dan para pembicara Ngobrol Pendidikan usai buka puasa bersama di salah satu hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang.

Jual Beli Formulir PPDB

Terkait carut marutnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang disorot masyarakat adanya jual beli formulir pendaftaran ke sekolah negeri dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendiidkan Nasional Kota Tangerang A Amarullah tidak menampik.

Amarullah mengaku tak berdaya untuk menihilkan ulah para calo yang telah merusak dunia pendidikan dan merugikan masyarakat tersebut. Dia mengaku hanya bisa meminimalisir perbuatan para calo itu.  

Sementara itu praktisi pendidikan/Kepala Sekolah SMA Annurmaniyah Hj Irmayanti Nugraha SS menegaskan pelimpahan wewenang SMA/SMK dari Pemkot/Pemkab ke Pemprov asal adil dan memahami nila-nilai lokal tiap daerah di Banten itu justru menguntungkan pendidikan dalam aspek kualitas guru dan fasilitas pendidikan.

Dijelaskannya, guru-guru bermutu di Kota Tangerang dapat dipindahtugaskan ke sekolah-sekolah di sekitar Banten. Fasilitas di bawah standar pendidikan yang dimiliki Lebak dan Serang pun dapat ditingkatkan. Tetapi lagi-lagi semua itu tergantung kepada kepedulian dan kebijakan pemimpin baru Banten.

“Jika keliru memilih, salah satu dampaknya pemaksaan penerapan kurikulum 13 yang tanpa menghargai keragaman nilai-nilai lokal di sekitar Banten. Dampak buruk lainnya siswa-siswa cerdas akan lebih memilih sekolah-sekolah di Jakarta ketimbang di Banten,” jelas Irmayanti Nugraha.*****

• ida rosidah/ateng sanusih

Tweet

Subscribe to receive free email updates: